Jakarta, Media Center Maluku – Pemerintah Provinsi Maluku mengikuti tahapan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Rabu (11/11/2026).

Provinsi Maluku diwakili oleh Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, S.Sos., didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Lily 2, Grand Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, tersebut merupakan bagian dari rangkaian Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 10-12 November 2026. Dalam sesi yang sama, Pemerintah Provinsi Maluku mengikuti uji publik bersama tiga badan publik lainnya, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan UIN Syekh Wasil Kediri.

Dalam pelaksanaan uji publik tersebut, tim panelis terdiri dari Edi Purwanto, Yohan Wahyu, dan Ninik Rahayu. Forum ini mengangkat tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”.

Uji Publik menjadi ruang evaluasi sekaligus pendalaman terhadap komitmen, strategi, kebijakan, serta implementasi keterbukaan informasi yang dijalankan oleh badan publik. Melalui forum ini, badan publik diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana kebijakan keterbukaan informasi memberikan dampak nyata terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta mendorong partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pemaparannya, Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menjelaskan bahwa kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

“Provinsi Maluku dalam penyebaran informasi tidak bisa disamakan dengan daerah lain, karena Maluku merupakan daerah kepulauan yang penduduknya tersebar di pulau-pulau dan akses informasi belum tentu sampai ke semua daerah. Karena itu, pemerintah harus memastikan informasi dapat menjangkau seluruh masyarakat,” tegas Vanath.

Selanjutnya, Vanath menjelaskan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi Maluku terhadap keterbukaan informasi merupakan bagian dari arah pembangunan daerah Tahun 2025–2029, yang secara khusus tertuang dalam Sapta Cita Misi Pertama, yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, transparan, dan akuntabel.

Ia juga menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Maluku sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di daerah.

Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Maluku dalam tahapan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan informasi publik yang terbuka, berkualitas, dan mudah diakses masyarakat.

Keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban badan publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Melalui partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memperkuat peran PPID, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan partisipatif. (Diskominfo Maluku)