Dari Mimbar Gereja ke Tenda Pengungsian, Gubernur Tegaskan Kariu Tak Akan Ditinggalkan
- admin
- No Comments

Kariu, Pulau Haruku, Media Center Maluku – Ibadah Minggu di Gereja Eben-Haezer Jemaat Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku, Minggu (18/01/2026), dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama istri, Maya Baby Lewerissa, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku.

Kehadiran Gubernur menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak meninggalkan masyarakat Kariu.
Gubernur hadir bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Maluku, di antaranya Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Nurlita Soulisa, Plt Kepala Dinas PUPR Hengky Tamtelahitu, Kepala Dinas Kominfo Melky Lohy, Kepala DPMPTSP Robby Tomasoa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Roy Syauta, Kepala Biro Pemerintahan Boy Kaya, Kepala Biro Hukum Hendrik Hermawan, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Fibra Breemer.

Dalam sambutannya di hadapan jemaat, Gubernur mengatakan kehadirannya di Kariu merupakan bagian dari komitmen untuk kembali beribadah bersama jemaat sekaligus memastikan masyarakat tidak merasa ditinggalkan.
“Beta pernah berjanji akan kembali, dan hari ini Beta datang, bukan hanya sebagai Gubernur, tetapi sebagai saudara seiman,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah hadir dan ada bersama masyarakat Kariu.
“Beta tidak mau warga Kariu merasa tertinggal. Beta mau basudara semua merasa bahwa negara ini hadir,” katanya.

Gubernur mengakui bahwa sebagai kepala daerah, dirinya harus memberikan perhatian kepada seluruh wilayah Maluku. Namun, menurutnya, Kariu tetap memiliki perhatian khusus.
Usai ibadah, Gubernur dan rombongan meninjau tenda-tenda pengungsian warga. Pembangunan rumah warga pascakonflik hingga kini belum seluruhnya selesai. Dari total kebutuhan, sekitar 50 unit rumah telah dibangun, sementara 207 unit lainnya masih menunggu realisasi.

Gubernur menjelaskan bahwa rehabilitasi dan pembangunan rumah warga Kariu merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Namun, Pemerintah Provinsi Maluku tetap akan mengambil langkah untuk membantu masyarakat.
“Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Maluku akan merencanakan pembangunan kembali rumah-rumah warga Kariu yang belum selesai,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov Maluku akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Apabila tidak ada program lanjutan, pemerintah provinsi akan mengambil alih tanggung jawab pembangunan.

Dalam dialog dengan warga, Gubernur mendengar keluhan Empi, salah satu warga yang masih tinggal di tenda pengungsian. Ia mengeluhkan kondisi tenda yang bocor saat hujan. Menanggapi hal itu, Gubernur mengatakan kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Maluku menjalankan program Manggrebe Biking Bae Rumah. Sejak 2025, program tersebut telah membangun 204 unit rumah dan direncanakan berlanjut pada 2027.
Gubernur membuka peluang agar Kariu masuk dalam skema program tersebut setelah ada kejelasan pembagian kewenangan dengan pemerintah pusat.

Di akhir kunjungannya, Gubernur mengajak masyarakat Kariu untuk bergandengan tangan dengan pemerintah.
“Kalau pemerintah datang membangun, beta mohon dukungan masyarakat. Sorong bahu, masohi bersama. Pemerintah tidak bisa kerja sendiri,” ujarnya. (**)