Ambon, Media Center Maluku – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku bekerja sama dengan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) menggelar “Diskusi Pengembangan Fitur Data Spasial dan Quality Control dalam Lawamena Satu Data” di Zest Hotel Ambon, Minggu (11/5/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan pembangunan di wilayah kepulauan seperti Maluku melalui penguatan tata kelola data berbasis spasial dan penerapan mekanisme kendali mutu (quality control). Pengembangan tersebut diharapkan mampu menghadirkan data yang lebih akurat, terintegrasi, dan relevan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si menegaskan bahwa data kini menjadi aset strategis dalam era transformasi digital pemerintahan.

“Pengembangan fitur data spasial memiliki nilai strategis karena memberikan gambaran pembangunan berbasis kewilayahan secara lebih jelas. Melalui visualisasi peta, pimpinan daerah dapat melihat sebaran program, kondisi wilayah, serta ketersediaan layanan publik secara visual dan real-time,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan quality control menjadi tahapan penting untuk memastikan validitas, konsistensi, kelengkapan, dan keterbaruan data sebelum ditampilkan dalam portal maupun dashboard eksekutif.

Sementara itu, Provincial Lead SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) Maluku, Odie Seumahu menyoroti pentingnya data akurat dalam menggambarkan kondisi riil masyarakat di wilayah kepulauan.

Menurutnya, karakteristik Maluku yang terdiri dari pulau-pulau kecil memerlukan pendekatan data yang berbeda dibanding wilayah daratan besar. Ia mencontohkan, fasilitas pendidikan di Maluku memiliki rasio layanan yang berbeda dengan Pulau Jawa, sehingga diperlukan data spasial yang mampu mendukung kebijakan afirmatif pemerintah pusat terhadap daerah kepulauan.

“Data spasial yang akurat akan membantu mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada karakteristik khusus Maluku,” jelasnya.

Pengembangan platform “Lawamena Satu Data” juga mendapat perhatian dari Gubernur Maluku yang disebut memiliki ketertarikan untuk memanfaatkan aplikasi tersebut secara langsung dalam memantau sebaran layanan publik dan kondisi masyarakat di seluruh wilayah provinsi.

Forum koordinasi ini turut menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, serta perwakilan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar).

Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku berharap pengembangan “Lawamena Satu Data” dapat menjadi fondasi kuat bagi perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy), sekaligus mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku. (Diskominfo Maluku)