Ambon, Media Center Maluku – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Ketahanan Pangan memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman fenomena El Niño dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi mengganggu produksi serta distribusi pangan di wilayah kepulauan.

Pada Rabu, (21/10/2026), Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Inawati Bin Tahir, mengatakan bahwa dampak kekeringan akibat El Niño dan potensi kabut asap dari karhutla perlu diantisipasi sejak dini agar tidak memicu kelangkaan bahan pangan maupun kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat.

Menurut Inawati, fenomena El Niño dapat mengurangi ketersediaan air dan menekan produktivitas pertanian, termasuk komoditas pangan pokok, cabai, dan sayuran, serta memengaruhi ketersediaan pakan ternak. Sementara itu, karhutla berpotensi merusak lahan pertanian dan mengganggu transportasi laut maupun udara yang menjadi jalur utama distribusi pangan antarpulau di Maluku.

“Sebagai provinsi kepulauan, kelancaran distribusi antarpulau dan stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama. Keterlambatan pasokan akibat cuaca maupun gangguan transportasi dapat memicu kenaikan harga dan meningkatkan risiko kerawanan pangan, terutama di pulau-pulau kecil,” ujar Inawati.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain memperkuat cadangan pangan daerah, menjaga kelancaran distribusi antarpulau, serta mengendalikan harga bahan pokok.

Penguatan cadangan pangan dilakukan dengan memastikan ketersediaan beras dan komoditas pangan pokok lainnya, termasuk kesiapan penyalurannya ke wilayah yang membutuhkan. Pemerintah Provinsi Maluku juga memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog, penyedia jasa transportasi, dan instansi terkait guna menjaga kelancaran distribusi serta mengantisipasi kemungkinan hambatan pengiriman.

Selain itu, pemantauan harga komoditas strategis akan terus dilakukan. Gerakan Pangan Murah (GPM) juga menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan.

Pemerintah Provinsi Maluku turut mendorong diversifikasi pangan berbasis potensi lokal, seperti sagu, umbi-umbian, dan jagung. Pemanfaatan pangan lokal dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sekaligus memperkuat kemandirian pangan masyarakat.

Dalam menghadapi potensi karhutla, koordinasi lintas sektor dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dinas Kehutanan, serta Dinas Kesehatan juga diperlukan untuk meningkatkan pemantauan titik panas (hotspot), kualitas udara, dan dampak karhutla terhadap aktivitas masyarakat.

Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku saat ini berkolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku melalui fasilitasi distribusi pangan (FDP), terutama untuk komoditas cabai yang mengalami kenaikan harga signifikan dan kelangkaan akibat musim panas berkepanjangan.

Berkurangnya pasokan cabai lokal dari daerah sentra produksi, seperti Kabupaten Buru dan Pulau Seram, mendorong perlunya pasokan tambahan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus membantu menjaga stabilitas harga.

“Saat ini, kami berkolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku untuk memfasilitasi distribusi pangan, terutama komoditas cabai. Pasokan cabai lokal dari daerah sentra produksi, seperti Kabupaten Buru dan Pulau Seram, semakin berkurang. Karena itu, cabai akan didatangkan dari luar daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelas Inawati.

Inawati mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga stabilitas pasokan pangan, memanfaatkan sumber pangan lokal, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla.

Melalui berbagai langkah antisipatif tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku berharap ketahanan pangan daerah tetap terjaga, distribusi bahan pokok berjalan lancar, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi di tengah tantangan perubahan iklim. (Diskominfo Maluku)