MEDIA CENTER - PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

Jaga Akuntabilitas Diawal, Proses Perbaikan Rumah Rusak Di Maluku Tetap Bergulir

Jaga Akuntabilitas Diawal, Proses Perbaikan Rumah Rusak Di Maluku Tetap Bergulir

AMBON – Tim BNPB mengikuti rapat pembahasan petunjuk teknis (Juknis) perbaikan rumah akibat gempa bumi Maluku di ruang rapat Kantor Gubernur Maluku (4/12). Rapat yang dipimpin oleh Sekda Provinsi  Maluku Kasrul Selang dihadiri Kasubdit Penempatan Pengungsi Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB Joko Wismoko, BPBD Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Dinas PUPR Provinsi, BPBD Kota Ambon, BPBD Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Biro Hukum Provinsi Maluku.

Tujuan rapat tersebut yaitu percepatan pembuatan Juknis agar dapat menjadi dasar sosialisasi ke masyarakat sehingga payung hukum program bantuan pasca gempa 26 September 2019 menjadi kuat untuk mengantisipasi pemeriksaan pasca kebjakan diberlakukan. Selain itu disepakati pula bahwa Juknis akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur untuk memangkas waktu dan proses. Joko Wismoko menegaskan kembali arahan Presiden bahwa bantuan stimulan diberikan untuk rumah Rusak Berat sebesar Rp. 50 juta; rumah Rusak Sedang sebesar Rp. 25 Juta, dan rumah Rusak Ringan sebesar Rp. 10 juta.
“ arahan Presiden waktu ke Maluku tetap dilaksanakan yaitu lima puluh juta RB, dua puluh lima juta RS, dan sepuluh juta RR” pungkas Joko.

Perhatian kepada kearifan lokal seperti pola gotong royong setempat (masohi) tetap digunakan dalam implementasi Juknis kedepannya. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas PKP Muhammad Maharmabessy menanggapi substansi Juknis Perbaikan Rumah yang dibahas.
“Perbaikan rumah baiknya dilakukan dengan pola pemberdayaan gotong royong yang dalam bahasa lokal kami disebut masohi” ungkap Mahamarbessy.

Pelibatan unsur pemeriksa keuangan seperti BPKP, Inspektorat BNPB dan Daerah menjadi rencana aksi sehingga kebutuhan pendampingan dari mereka untuk mendukung akuntabilitas kegiatan stimulan bantuan rumah. Sedangkan perbaikan rumah nantinya menggunakan tipe konvensional yang sesuai dengan standar teknis rumah tahan gempa sesuai rekomendasi Litbang PUPR. Perbaikan rumah secara teknis akan dilaksanakan oleh kelompok penerima bantuan (KPB) yang dibentuk oleh masyarakat bersama kepala desa/lurah. KPB itu sendiri bertugas membantu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan laporan akhir yang lengkap.
“Isi Juknis salahsatunya mengulas peran KPB atau Kelompok Penerima Bantuan. KPB ini merupakan hasil bentukan antara masyarakat dan kepala desa yang akan membantu masyarakat dan desa itu sendiri” tambah Joko.

Pada sesi akhir rapat, Direktur Penanganan Pengungsi, Johny Sumbung menambahkan bahwa BNPB menyiapkan dana tunggu hunian cash dor work, dan bantuan stimulan oerbaikan rumah sesuai permohonan daerah. Distribusi Dana tsb akan menggunakan rekening bank untuk menjamin akuntabilitas. Pemda yang hadir diharapkan dapat segera melengkapi data by name by address dengan no NIK dan nomor KK agar masy terdampak gempa dapat segera membuat rekening bank, dan dana bantuan dapat segera didistribusikan kepada mereka.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

ALAMAT

  • Jalan Pattimura No 1
  • Telepon : 0911-343424
  • Email : diskominfo@malukuprov.go.id 

LOKASI

KIRIM PESAN

COPYRIGHT © 2020 DISKOMINFO PROVINSI MALUKU

error: Content is protected !!