Ambon, Media Center Maluku – Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya memperluas akses telekomunikasi di wilayah kepulauan meski masih dihadapkan pada berbagai kendala, terutama keterbatasan pasokan listrik dan tingginya biaya pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si., saat menggelar pertemuan dengan Kepala Stasiun TVRI Maluku, Maria Sopamena beserta jajaran dan Ketua KPID Maluku serta Komisi I DPRD Provinsi Maluku di Kantor TVRI Ambon, Kamis (9/7/2026).

Renwarin menjelaskan, pembangunan menara telekomunikasi baru yang sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan menjadi solusi jangka panjang karena membutuhkan biaya yang sangat besar.

Sebagai alternatif, Diskominfo bekerja sama dengan Telkomsel membangun dua menara baru di Kabupaten Maluku Tenggara.

Namun, peresmian yang semula dijadwalkan pada 8 Juni lalu harus ditunda karena jaringan listrik dari PLN belum tersedia. Kondisi serupa juga terjadi pada menara yang telah dibangun di kawasan dekat Bandara Buru Selatan.

Untuk mempercepat pemerataan layanan telekomunikasi, Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital agar lebih dari 400 menara eks Bakti yang kini tidak lagi beroperasi dapat dihibahkan kepada Pemprov Maluku.

Menara tersebut selanjutnya akan disewakan kepada operator telekomunikasi sehingga dapat memperluas jangkauan sinyal sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam kesempatan itu, Renwarin juga mengapresiasi TVRI dan RRI yang dinilai konsisten mematuhi regulasi penyiaran.

Pertemuan itu juga membahas dukungan terhadap penyiaran resmi Piala Dunia 2026 secara gratis melalui TVRI. Melalui siaran digital dan berbagai kegiatan nonton bareng resmi, masyarakat diharapkan dapat menikmati pertandingan sekaligus memperoleh informasi pembangunan daerah yang terus disiarkan TVRI Maluku.

Pertemuan dihadiri jajaran Diskominfo Provinsi Maluku, pimpinan dan staf TVRI Maluku, pengurus KPID Maluku, dan Komisi I DPRD Provinsi Maluku.

Sinergi tersebut diharapkan semakin memperkuat penyebaran informasi yang akurat, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperluas akses layanan komunikasi di seluruh wilayah Maluku. (Diskominfo Maluku)