Ambon, Media Center Maluku – Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU pada Jumat (19/7/2024) memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Vaksinasi Polio Serentak, Pelaksanaan Program TB, Pengendalian Inflasi dan Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, berpusat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku.

Dalam sambutannya, Sadali menyampaikan bahwa di Tahun 2024 ini Indonesia mengalami kejadian luar biasa polio, dimana menyebabkan kelumpuhan bagi penderita yang umurnya adalah anak-anak.

“Dalam menyikapi kondisi ini, pemerintah melakukan Pekan Imunisasi Nasional tahap satu, yang di khususkan pada 6 provinsi di Papua, dan tahap kedua bagi Provinsi lainnya, termasuk Provinsi Maluku yang pelaksanannya berlangsung pada 22-23 Juli 2024,” terang Sadali.

Dirinya mengharapkan, seluruh Bupati Walikota se-Maluku segera menyiapkan pelaksanaan kegiatan Pekan Imunisasi Nasional Serentak 23 Juli nanti, di seluruh wilayah masing-masing, karena vaksin polio sudah mulai didistribusikan kepada Kabupaten Kota sesuai jadwalnya.

“Persoalan kedua terkait kesehatan adalah Tuberkulosis, yang menjadi perhatian serius karena penangannya cukup memakan waktu yang lama, ini yang harus dilakukan secara seksama dengan baik, pendataan harus jelas dan terukur sehingga penangannya bisa terjalan dengan baik,”tegas Sadali.

Yang tidak kalah penting, tambah Sadali, yakni terkait inflasi yang dalam 3 bulan terakhir cenderung meningkat, meskipun di bulan Juni turun tapi tidak terlalu signifikan, dan berada pada posisi 3,63%.

“Jadi diharapkan seluruh Kabupaten Kota, dapat mengantisipasi gejolak kenaikan harga yang berdampak pada kenaikan inflasi dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi,” pinta Sadali.

Dirinya menyatakan, langkah-langkah yang sudah dilakukan daerah IHK sudah cukup baik, seperti di Kota Ambon, yang sudah melaksanakan pasar inflasi, dengan menjual semua komoditi, baik holtikultura, ikan, maupun 9 bahan pokok, diharapkan nanti inflasi bisa menurun di bawah target nasional.

“Terkait kemiskinan ekstrem Provinsi Maluku, memiliki data kemiskinan ekstrem 2,5%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Kota, mengupdate data kemiskinan ekstrem dengan melakukan tindakan penanganan,” tambah Sadali.

Ia mengatakan, memang ada kewajiban untuk menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), yang harus dibuat oleh Kabupaten Kota, sehingga penanganan dapat terukur, dan target dari Pemerintah Pusat Kemiskinan 0 untuk 2024 dapat terwujud, oleh sebab itu diharapkan semua elemen bisa bersinergitas dengan baik.

Rapat tersebut diikuti oleh Bupati Walikota se-Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, Plh. Sekretaris Daerah Maluku, para Asisten dan Staf Ahli Gubernur, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota se-Maluku serta para stakeholder yang dilakukan secara hybrid. (Diskominfo Maluku)