Ambon, Media Center Maluku – “Niat Baik untuk mencegah dan memberantas korupsi tidak boleh surut, dan harus dimulai dari diri kita sendiri, dengan memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab pelayanan publik, sehingga terhindar dari kemungkinan untuk memanfaatkan kesempatan, atau dimanfaatkan oleh orang lain, untuk memperkaya diri sendiri, atau kelompok tertentu, dan merugikan pihak lain atau masyarakat, bangsa, dan negara.” ujar Gubernur Maluku Murad Ismail, saat membuka Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Maluku Tahun 2021.

Rapat tersebut bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (4/11/2021). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nurul Ghufron beserta Jajaran, Forkopimda Provinsi Maluku, Direktur Utama PT. PLN (Persero), Bupati dan Walikota se-Maluku, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Maluku, Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, dan unsur terkait lainnya.

Gubernur Maluku dalam sambutannya menyampaikan, fenomena korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), selain narkoba dan terorisme.

“Jika kita cermati, hampir tiap hari kita mendengar, dan membaca berita tentang kasus korupsi yang terjadi di sekitar kita,” ujarnya.

Ia mengatakan, jika tidak segera diatasi, dipastikan korupsi akan terus berkembang secara masif, dan dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik, terhadap hukum dan penyelenggara negara.

“Kegiatan Rapat Koordinasi ini, memiliki makna penting dan menjadi momentum strategis, bagi kita semua dalam melakukan upaya-upaya sistematik, untuk mencegah dan memberantas korupsi,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan Penandatanganan Komitmen Antikorupsi, oleh para Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD se-Maluku, yang disaksikan oleh Pimpinan KPK.

“Hal ini merupakan wujud komitmen seluruh aparatur pemerintahan di Provinsi Maluku, untuk mendukung sepenuhnya langkah-langkah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, secara komprehensif dan terintegrasi di Provinsi Maluku.” ucap Upu Latu Maluku.

Dirinya juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran aparatur lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku untuk menindaklanjuti komitmen anti korupsi tersebut, dengan melakukan langkah-langkah terstruktur dan sistematis, guna mencegah serta memberantas korupsi dalam bentuk apapun, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, sehingga pada akhirnya, akan meningkatkan citra Pemerintah di mata masyarakat. (bjp)